Sejarah Indonesia Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini.

1.   Lahirnya Gerakan Reformasi 

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara  konstitusional.  Munculnya  keinginan  untuk  melakukan  perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal  ini  tampak dengan  adanya kemiskinan di  sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan Papua. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat US$ 600 pada tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 pada tahun 1990-an. 

Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Gerakan Reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997.  Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp.2.500/US$ menjadi sekitar Rp.17.000/ US$ pada bulan Januari 1998.

Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar- besaran. dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah.

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Pada tanggal 12 Mei 1998 empat orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. 

Di Jakarta, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Selanjutnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari  jabatannya. Akhirnya  Pada tanggal  21  Mei  1998,  Presiden  Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa Reformasi. 

2.   Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)

a. Sidang Istimewa MPR 1998

Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk  menentapkan langkah  pemerintah  dalam  melaksanakan  reformasi di segala bidang. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen.
2. Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
3. Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
4. Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.
5. Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. 

Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  disesuaikan  dengan  kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut  diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala dareah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. 

c. Pencabutan Pembatasan Partai Politik

Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan  partai  politik. Dengan  adanya  kebebasan  untuk  mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang Pemilihan Umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti Pemilihan Umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum.

d. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pada masa reformasi Dwi Fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi  38  orang. ABRI  yang  semula  terdiri  atas  empat  angkatan  yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

e. Penyelenggaraan Pemilu

Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan empat kali pemilihan umam, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh tiga partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib.

Pemilu tahun 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal dua tahap dan maksimal tiga tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. 

Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Cara pelaksanaan pemilu tahun 2004 masih digunakan pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014. 

Bergulirnya gerakan reformasi menyadarkan bangsa Indonesia mengenai demokrasi dan menghargai kedaulatan rakyat. Sebuah pemerintahan yang menghormati aspirasi rakyat akan mendapat dukungan rakyat. Sebaliknya, perilaku para pemimpin yang tidak menghargai kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi akan menyebabkan rakyat tidak percaya kepada para pemimpin.

3.   Perkembangan Ekonomi Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi.

a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pada masa pemerintahan B.J Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai  rupiah  dan  tersedianya  kebutuhan  bahan  pokok  dan  obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut.

1. Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
5. Membentuk lembaga pemantau dan  penyelesaian masalah utang  luar negeri.

Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie. 

b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.

c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.

1). Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.

2). Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

3). Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun  serta  kemampuan  ekonomi  Indonesia  yang  bertahan  dari  pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.

1). Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak

Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM. 

2). Pemberian Bantuan Langsung Tunai Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan   dasarnya   dan mencegah   penurunan  taraf   kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

3). Pengurangan Utang Luar Negeri

Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahan 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini,  Indonesia sudah  tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional.

Contoh Soal

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!
2. Diskusikanlah dengan kelompokmu! Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sejak reformasi hingga sekarang ini?
3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom di bawah ini!
4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi 

a. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya  berbagai  konflik sosial  yang  bersifat  etnis  di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik mengakibatkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. 

Pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah dan lainnya dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.

b. Pendidikan

Pemerintah  pada  masa  Reformasi  menjalankan  amanat  UUD  1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989. yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.

Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan,  Pemerintah pada masa Reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum.  Kurikulum tersebut adalah sebagai berikut.

1). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.

2). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar,  sedangkan  sekolah  dalam  hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

3). Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Oganization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO adalah sebagai berikut.

• Warisan Cagar Budaya Kompleks Candi Borobudur Diakui tahun 1991
• Kompeks Candi Prambanan Diakui tahun 1991
• Situs Prasejarah sangiran Diakui tahun 1996
• Warisan Karya Budaya Tak Benda Wayang Diakui tahun 2003
• Keris Diakui tahun 2005
• Batik Diakui tahun 2009
• Angklung Diakui tahun 2010
• Tari Saman Diakui tahun 2011
• Noken Diakui tahun 2012

Selain warisan budaya yang sudah diakui di atas, masih banyak warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO, diantaranya adalah Tenun Ikat dari Sumba, Rencong dari Aceh, Tari Tor-tor dari Sumatra Utara, Gordang Sembirang dari Sumatra Utara, Songket dari Palembang, Ondel-Ondel dari DKI Jakarta, Reog dari Ponorogo, Sasirangan dari Kalimantan Selatan dan warisan-warisan budaya lainnya.

Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju  kepada  kepada  upaya  penyelamatan  ekonomi  nasional  terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat.

Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek  dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966,  tingkat  inflasi  mencapai  650%.  Maka,  pemerintah  tidak  dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana- prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang  cukup  baik.  Tingkat  inflasi yang  semula  mencapai  650%  berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

b. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). 

1). Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)

Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih  menitikberatkan  pada sektor pertanian.  Pelaksanaan  Pelita  I telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita I (1973/1974).

2). Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata- rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.

3). Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang.  Pedoman  pembangunan  nasionalnya  adalah Trilogi  Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi  yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan,  serta meningkatkan industri  yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.

4). Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pelita  IV  menitikberatkan  pada  sektor  pertanian  untuk  melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV di antaranya adalah swasembada pangan  dengan  produksi  beras  mencapai  25,8  juta ton  pada tahun  1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. 

5). Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)

Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.

6). Pelita VI

Pelita VI merupakan  awal  pembangunan  jangka  panjang  tahap  kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan  pada sektor  ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru 

a. Kehidupan Sosial 

Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut.

1). Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dahulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

2). Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian  penduduk  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan, pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%.

Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF, karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara- negara lain yang tingkat kematian bayi masih tinggi.

3). Puskesmas dan Posyandu

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)   merupakan   dua  fasilitias   kesehatan   yang   didirikan   oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) yang meliputi pelayanan: pengobatan (kuratif), upaya pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan  (rehabilitatif). Adapun Posyandu mulai didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Puskesmas dan Posyandu yang dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat.

b. Pendidikan

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. 

Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan  yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan (P & K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan  untuk  memberikan  jasa  melalui  karyanya. Anak-anak  didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut.

1)  Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode

1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

2)  Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus

1978

3)  Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984

4)  Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

c. Kebudayaan

Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah- wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.