Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan itikad baik dalam menyelasaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
perundingan diplomasi


1). Perundingan Linggajati

Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggajati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. 

Tokoh Indonesia : Sutan Syahrir (Ketua Delegasi)
Tokoh Belanda : Wim Schermerhorn (Ketua Delegasi)
Tokoh Inggris : Lord Killearn (Mediator perundingan)

Pokok dari hasil perundingan Linggarjati
  • Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia,yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura.
  • Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  • Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  • Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/persemakmuran Indonesia-Belanda dengan dengan ratu Belanda sebagai ketuanya  
  • Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet
Muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia mengganggap hasil perundingan merugikan Indonesia. Meskipun  Persetujuan    Linggajati    telah    ditandatangani,   hubungan Indonesiaa-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai misalnya, sebelum RIS terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk.

Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil Perjanjian Linggajati, pada 21 Juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.
Pada Agresi Militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah Utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatra Timur. 

Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.


2). Perundingan Renville

Agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Negara- negara anggota KTN yaitu: Australia (pilihan Indonesia) diwakili oleh Richard Kirby, Belgia (pilihan Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland,   Amerika Serikat (pilihan Indonesia dan Belanda) diwakili oleh Frank Porter Graham. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville. 

Tokoh Indonesia : Amir Syarifuddin Harahap (Ketua Delegasi), Abdul Kadir Widjojoatmodjo (Ketua Delegasi)
Tokoh Belanda : Frank Porter, Richard

Pokok dari hasil perundingan Renville
  • Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
  • Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
  • TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belandadi Jawa Barat dan Jawa Timur.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda.


Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka.

Sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. PDRI ini dijalankan oleh  Mr.  Syafruddin  Prawiranegara. Selain  itu,  dibentuk  pula  Komando Perang Gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya.

Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung.

3). Perundingan Roem–Royen

Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan.

KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran. Atas inisiatif UNCI, Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. 

Tokoh Indonesia : Mr. Moh. Roem. (Ketua Delegasi)
Tokoh Belanda : Dr. J. H. van

Pokok dari hasil perundingan Roem Royen
  • Menghentikan perang gerilya.
  • Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan 
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
  • Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta;
  • Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan 
  • Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 
  • Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

4). Konferensi Meja Bundar

Konferensi   Meja   Bundar   (KMB)   adalah   sebuah   pertemuan   yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23Agustus sampai 2 November 1949. Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan- perundingan sebelumnya. Konfrensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Informasi mengenai Konferensi Meja Bundar dapat kamu amati pada tabel berikut.

Delegasi Indonesia
Drs. Moh Hatta
(Ketua Delegasi)

Belanda J.H. van Maarseveen (Ketua Delegasi)

Sultan Hamid II (Ketua Delegasi)
Pokok dari hasil Konferensi Meja Bundar
  • Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  • Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
  • Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
  • Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belnada yang diketuai Belanda.
  • RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
  • Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 
  • Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai.
  • Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia.
  • Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita- cita Proklamasi

Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada Konfrensi Meja Bundar, Pada   tanggal   27   Desember   1949   pemerintah   Belanda   menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. 

Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS Dr. Moh. Hatta. Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.

Posting Komentar untuk "Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia"