Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara. Masa Demokrasi Parlementer disebut pula masa Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Sistem Pemerintahan

Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem Demokrasi Liberal.

Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih  atau  berasal  dari  tokoh-tokoh  yang  ahli  di  bidangnya,  tanpa Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. 

No
Kabinet
Periode
1
Kabinet Natsir
September 1950–Maret 1951
2
Kabinet Sukiman
April 1951–Februari 1952
3
Kabinet Wilopo
April 1952–Juni 1953

4
Kabinet Ali
Sastroamidjojo I

Juli 1953Juli 1955

5
Kabinet Burhanuddin
Harahap

Agustus 1955–Maret 1956

6
Kabinet Ali
Sastroamidjojo II

Maret 1956–Maret 1957
7
Kabinet Djuanda
Maret 1957–Juli 1959

Kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut sistem liberal dengan ciri khas multipartai. DPR (parlemen) dapat menjatuhkan pemerintah (eksekutif) dan mosi tidak percaya. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri dan kabinet bertangggung jawab kepada parlemen. Negara yang menerapkan kabinet parlementer contohnya adalah Inggris dan India. 

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai- partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut.


Nama Partai

Pimpinan

Tanggal Berdiri

Majelis Syuro Muslimin
Indonesia (Masyumi)

Dr. Sukirman
Wiryosanjoyo

7 November 1945

Partai Nasional Indonesia
(PNI)

Sidik Joyosukarto

29 Januari 1945

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Amir Syarifuddin

20 November 1945

Partai Komunis Indonesia
(PKI)

Mr. Moh. Yusuf

7 November 1945

Partai Buruh Indonesia (PBI)

Nyono

8 November 1945

Partai Rakyat Jelata (PRJ)

Sutan Dewanis

8 November 1945

Partai Kristen Indonesia
(Parkindo)

Ds. Probowinoto

10 November 1945

Partai Rakyat Sosialis (PRS)

Sutan Syahrir

20 November 1945

Persatuan Marhaen Indonesia
(Permai)

JB Assa

17 Desember 1945

Partai Katholik Republik
Indonesia (PKRI)

IJ Kassimo

8 Desember 1945

Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. 

Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi serta keamanan terganggu.

Pemilu 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. 

Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956,  sedangkan  pelantikan  anggota  Konstituante  dilaksanakan  pada  10 November 1956.

Posting Komentar untuk "Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)"