Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi.  Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. 

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain adalah sebagai berikut.

KAA

a. Gunting Syafruddin

Dalam  rangka  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar  dan  mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur  ekonomi  kolonial  membawa  dampak  perekonomian  Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut.

1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2)  Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3)  Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gerakan  Benteng  dimulai  pada  bulan April  1950.  Hasilnya  selama  3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh :

1)  Para   pengusaha   pribumi   tidak   dapat   bersaing   dengan   pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2)  Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3)  Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4)  Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5)  Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6)  Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi   perusahaan   asing   dilakukan   dengan   pencabutan   hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya   sebagai   milik   pemerintah   Republik   Indonesia.   Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

d. Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan  membubarkan  Uni  Indonesia-Belanda  pada  tanggal  13  Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 

e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut.

  1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun1957  dan  awal  1958  mengakibatkan ekspor  dan  pendapatan negara merosot.
  2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

0 Response to "Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel