Featured Post

Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - Pada  saat  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  tanggal  17 - Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi  wilayah  yang jelas.  Setelah  proklamasi  kemerdekaan,  segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Para  pemimpin  segera  membentuk  lembaga  pemerintahan  dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan   rapat-rapat   yang   menghasilkan  beberapa   keputusan penting sebagai berikut.

NKRI

Pengesahan UUD 1945

Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan  demikian,  Indonesia  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik  Indonesia  secara  aklamasi  dalam  musyawarah  untuk  mufakat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Pembentukan Kementerian

Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. 

Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Adapun susunan kabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut.

1 Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
2 Menteri Luar Negeri : Ahmad Soebardjo
3 Menteri Keuangan : A.A. Maramis
4 Menteri Kehakiman : Soepomo
5 Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6 Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
7 Menteri Kesehatan : dr. Boentaran Martoatmodjo
8 Menteri Pengajaran  : Ki Hajar Dewantara
9 Menteri Penerangan : Amir Sjarifuddin
10 Menteri Sosial : Iwa Kusumasumantri
11 Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso
12 Menteri Perhubungan : a.i. Abikusno Tjokrosujoso
13 Menteri Negara : Wahid Hasyim
14 Menteri Negara : Otto Iskandardinata
15 Menteri Negara : Mr. R.H. Sartono
16 Menteri Negara : M. Amir

Selain itu, diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga  negara,  antara  lain:  Kusumahatmaja  (Mahkamah Agung),  Gatot Tarunamiharja (Jaksa Agung), A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), dan Sukarjo Wiryopranoto (Juru Bicara Negara).

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan  Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian  yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan  Rakyat).  

Supriyadi  (tokoh  perlawanan  tentara  PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.

Tidak ada komentar untuk "Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"